Pemerintah Daerah Wajib Mempekerjakan Paling Sedikit 2 Persen Difabel

- 3 November 2020, 19:13 WIB
PENYANDANG disabilitas yang bergabung dalam organisasi LEA sambangi Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba.* /Bulukumba.Pikiran-Rakyat.Com/Istimewa

BERITABULUKUMBA.COM - Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat kedua berbunyi: perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Poin-poin tersebut dibahas oleh sejumlah penyandang disabilitas yang bergabung dalam organisasi LEA ketika menyambangi Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Bulukumba, Selasa 3 November 2020.

Baca Juga: Para Bikers Ini Nekat Melawan Jarum Suntik

Kedatangan mereka disambut langsung Kadis Ketenagakerjaan (Disnaker), H.A.Rahman. Pertemuan tersebut dalam rangka menindak lanjuti Peraturan bupati Bulukumba no 2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menyodorkan draf rancangan peraturan Bupati Bulukumba tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di bidang Ketenagakerjaan dan Wirausaha.

Baca Juga: Menunggak Tagihan Listrik, Aliran PDAM Bulukumba Disetop PLN

Atas dasar itu penyandang disabilitas mendorong draf Peraturan Bupati Bulukumba tentang petunjuk pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi untuk dikaji dan segera menerbitkan perbub tersebut.

Penanggung jawab Local Economic development of people with disability through Advocacy for inclusive Policy (LEA) Hamzah, mengatakan inti pertemuan ini adalah mendorong draf rancangan peraturan Bupati terkait ketenagakerjaan dan ekonomi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan memdesak dinas ketenagakerjaan secepatnya mengajukan draf tersebut ke bagian hukum Pemda.

Baca Juga: Betapa Pentingnya Branding di Media

Menurutnya, bagian hukum tidak akan mewujudkan harmonisasi draf jika belum ada pengajuan dari dinas terkait yakni dinas ketenaga kerjaan.

Halaman:

Editor: Alfian Nawawi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

X