Pimpinan MPR Sepakat Amandemen UUD 45 namun dengan Kajian Mendalam

- 14 September 2020, 22:56 WIB
Ilustrasi Gedung DPR/MPR RI. /ANTARA FOTO/FAUZAN/

BERITABULUKUMBA.COM - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengemukakan, bahwa Pimpinan MPR sepakat melakukan perubahan UUD 1945 namun perlu dilakukan kajian mendalam secara komprehensif.

"Pimpinan MPR berkewajiban mendengarkan aspirasi masyarakat dari semua stakeholder. Saya memilih fokus menyerap aspirasi dan pandangan dari kalangan intelektual perguruan tinggi," ujar politisi Partai Demokrat ini.berharap MPR periode 2019 - 2024 bisa menyelesaikan amanah rekomendasi dari MPR periode 2014 - 2019 khususnya terkait dengan rekomendasi tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga pada akhir masa jabatan MPR 2019 - 2024, sudah ada GBHN.

"Kita masih mengkaji lebih mendalam lagi. Kita harapkan rekomendasi tentang haluan negara bisa diselesaikan pada MPR periode ini (2019 - 2024)," kata Sjarifuddin Hasan dihadapan guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) di Ruangan Executif Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat, Senin (14/9). MPR bersama Dewan Profesor Unpad menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN", dilansir dari Antara, Senin 14 September 2020.

Mereka yangg hadir dalam FGD terdiri dari Rektor Unpad Prof Dr Rina Indiastuti dan Ketua Dewan Profesor Unpad Prof Dr Sutyastie Soemitro Remi. Adapun pemateri FGD adalah Prof Muradi, Prof Susi Dwi Harjanti, dan Prof Dr Nandang Alamsah Delianoor. FGD diikuti sejumlah guru besar secara virtual.

Sjarifuddin Hasan juga mengemukakan, salah satu rekomendasi adalah melakukan kajian lebih mendalam tentang wacana amandemen UUD Tahun 1945 terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN. Rekomendasi lainnya adalah tentang penataan lembaga negara, penataan kewenangan DPD, dan kewenangan kehakiman.

Pimpinan MPR, menurut Syarief Hasan, telah melakukan rapat pleno membahas rekomendasi MPR periode 2014-2019. "Kita sepakat untuk tidak terburu-buru melakukan perubahan UUD meskipun terbuka peluang melakukan perubahan UUD seperti diatur dalam UUD seperti diusulkan sepertiga anggota MPR," jelasnya.

Syarief Hasan menyebutkan, dari aspirasi masyarakat hampir dipastikan masyarakat menginginkan GBHN atau dikenal dengan haluan negara. "Alasannya perlu kesinambungan dan sinergitas pusat dan daerah dalam pembangunan. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui arah pembangunan Indonesia menyangkut Indonesia Emas. Alasan inilah yang mendorong masyarakat menginginkan dihidupkannya kembali GBHN," paparnya.

Banyak pandangan-pandangan terkait wacana amandemen UUD khusus untuk menghidupkan kembali GBHN. Dia memberi contoh tidak ada yang bisa menjamin jika dibuka peluang amandemen UUD akan ada kepentingan-kepentingan yang akan masuk seperti membuka kotak pandora.

"Dikhawatirkan akan ada free rider (penumpang gelap) ketika dibuka peluang amandemen UUD. Tidak ada yang bisa menjamin perubahan hanya untuk GBHN. Bisa jadi akan banyak pandangan yang muncul dalam amandemen UUD," katanya.

Syarief Hasan juga menyebutkan pandangan lain, yaitu GBHN cukup diatur dalam undang-undang. Dia memberi contoh masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perencanaan pembangunan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2004. 

Halaman:

Editor: Alfian Nawawi

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Bendung Katulampa Bogor Status Siaga Satu

21 September 2020, 20:24 WIB

Terdengar Dentuman Misterius di DKI Jakarta

20 September 2020, 23:20 WIB

Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19

19 September 2020, 02:07 WIB

Menhub Libatkan YouTuber, Begini Alasannya

18 September 2020, 14:41 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X