Sekitar 700 Laporan Dugaan keterlibatan ASN di Pilkada 2020

- 15 Oktober 2020, 12:52 WIB
Foto ilustrasi ASN. /Dok. Pikiran-Rakyat.com/

BERITABULUKUMBA.COM - Sekitar 700 laporan dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut berpolitik praktis dalam pilkada serentak 2020 sedang didalami dan ditangani oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Asisten KASN Bidang Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Irwansyah mengatakan sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam Undang-undang maupun perjanjian kerjasama antara KASN dan Bawaslu serta Surat Keputusan Bersama (SKB) lima kementerian lembaga yang ditandatangani sekitar satu bulan lalu, ada berbagai tahapan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dari Bawaslu.

Baca Juga: Relawan MDMC Dipukuli, Ini Pernyataan PP Muhammadiyah

Apabila terbukti, KASN akan mengeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah, dimana ASN yang terbukti tidak netral itu bekerja. 

"Sudah ada beberapa dikeluarkan rekomendasi kepada ASN melanggar. Rekomendasi kita serahkan ke kepala daerah yang akan mengeksekusi sanksi apakah disiplin atau kode etik. Sampai saat ini belum ada pemberhentian karena paling tinggi itu sanksi disiplin sedang, misalnya penundaan kenaikan gaji berkala dam kenaikan pangkat," jelas Irwansyah, Kamis 15 Oktober 2020.

Baca Juga: Amnesty International: Penangkapan Petinggi KAMI untuk Menakuti Masyarakat

Mengacu pada hasil kajian di tahun 2018, terdapat tiga faktor ASN bersikap tidak netral pada saat pemilu. Pertama, karena ingin mendapatkan jalur karir lebih cepat. Namun, saat ini kata Irwansyah, hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh ASN, karena untuk promosi jabatan sudah diawasi oleh KASN. Selanjutnya kepentingan kelompok, misalnya ada hubungan jaringan dalam organisasi, sehingga ASN ikut terdorong dalam memberikan dukungan dan juga faktor kekeluargaan. 

"Kami secara masif melakukan kampanye netralitas bagi ASN. Intinya kita berharap ASN fokus bekerja melayani publik. Jangan lagi terseret partisan untuk mendukung calon dan parpol karena ASN itu perekat NKRI. Harusnya berdiri di atas semua golongan," ujarnya. 

Baca Juga: Habieb Rizieq Segera Pulang Pimpin Revolusi Menyelamatkan NKRI

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, sebanyak 14 ASN masing-masing dari tiga daerah yakni Palangka Raya, Kotawaringin Timur dan Lamandau diduga tidak netral. 

Halaman:

Editor: Alfian Nawawi

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X