Mahfud Membongkar: Presiden Buruh Berkali-kali Datang ke Kantor Saya

- 21 Oktober 2020, 14:51 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. /Tangkapan Layar YouTube Kemenko Polhukam RI/

BERITABULUKUMBA.COM - Mahfud MD menyebut proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk merespons aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat pada 23 dan 28 Oktober 2020, di sejumlah daerah.

“Bahwa ada orang tidak setuju, itu soal lain,” kata Mahfud dalam talk show bertajuk "Setahun Jokowi-Ma’ruf" di salah satu televisi swasta, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020 malam.

Baca Juga: Legislator DPD RI minta Gubernur Sulteng Tinjau Kembali Pergub Swab Test

Mahfud juga mengatakan jika memang mau mencari kesalahan, tentu semua UU punya sisi kelemahan sehingga dipersilakan jika mengajukan judicial review ke MK.

“Mana ada UU di Indonesia tidak diprotes? Yang tahun ini semua diprotes. Ya, ndak apa-apa, tetapi negara ini kan harus jalan. Bukan kalau diprotes kemudian berhenti, evaluasi,” ujarnya.

Baca Juga: Mengakrabkan Buku dengan Anak, Kolaborasi Pustaka RumPut dan KKN UIN Alauddin

Yang jelas, sambungnya, dalam proses penyerapan aspirasi terkait penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berjalan, misalnya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Said Iqbal itu sudah beberapa kali ke kantor saya, menyampaikan 13 usul perbaikan, sudah ditampung. Ditampung, dalam arti mari dirembuk. Pasalnya dirembuk, mari cari jalan tengah,” ucapnya.

Baca Juga: Pakan Ternak 'Kuasai' Jalan, Sudah Memakan Korban Kecelakaan

Kemudian, ia mengatakan ketika ada polemik soal klaster pendidikan dalam UU Omnibus Law sehingga akhirnya dicabut.

Halaman:

Editor: Alfian Nawawi

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

X